SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan sejumlah program, termasuk penurunan angka kemiskinan, tuntas pada akhir 2023. Itu dilakukan guna menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim 2018-2023.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi akan berakhir pada 30 September 2023. Namun, kata dia, pelaksanaan RPJMD Kaltim terus berjalan hingga Desember 2023.
Sri mengatakan, pelaksanaan RPJMD Kaltim 2018-2023 capaiannya di angka sekitar 97 persen. Adapun tiga persen sisanya meliputi penurunan angka kemiskinan, kualitas lingkungan, dan reformasi birokrasi.
“Angka kemiskinan kita masih 6,3 persen. Dengan kebijakan pembangunan rumah layak huni, kita optimistis dapat menurunkan angka kemiskinan,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Jumat (29/9/2023).
Baca juga : Orangutan Kurus yang Viral di Kutai Timur: Induk Dievakuasi, Anaknya dalam Pencarian
Sri melanjutkan, rumah layak huni akan terus dikerjakan dengan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan melalui tanggung jawab sosial perusahaan swasta yang ada di Kaltim.
Rumah layak huni yang bakal dibangun terdiri dari dua tipe. Pertama, konstruksi kayu ukuran 45 meter persegi dengan tiga kamar. Kedua, konstruksi beton berukuran 36 meter persegi dengan dua kamar tidur.
“Target kita 508 unit dan realisasi (saat ini) mencapai tiga ratusan unit. Semua itu bantuan dari perusahaan,” kata Sri.
Baca juga : Pemasangan Bilah Garuda di Istana Presiden IKN Ditarget Selesai Maret 2024
Dengan program tersebut, kata Sri, diharapkan turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Kaltim. Hal itu akan terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik tahun 2023 yang biasanya terbit di awal tahun 2024.
Dengan waktu yang tersisa, sekitar tiga bulan, Sri optimistis program tersebut bisa berjalan sesuai rencana. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk menjalankan program lain untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Kaltim. (FX)
