Baik atau tidaknya penegakan hukum di Indonesia terlihat dari bagaimana kinerja kejaksaan dalam melakukan pengendalian perkara pidana.
Hukum perdata berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memecahkan konflik dan melindungi hak-hak individu.
Hukum pidana punya peran penting dalam mengatur, menjaga, dan melindungi warga dari tindakan kriminal.
Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan hal tersebut. Misalnya, tidak diberikannya pengertian yang komprehensif mengenai arbitrase di bangku kuliah, arbitrase tidak diberikan tempat yang penting dalam kurikulum, dan/atau para calon sarjana hukum belum memiliki minat terhadap arbitrase.
Setidaknya sebanyak 103 pekerja migran Indonesia terancam hukuman mati sejak tahun 2011 dengan sebanyak 13 dari mereka berada di Saudi Arabia.
Berbagai studi menjelaskan musababnya ada pada lemahnya desain kelembagaan, atau dibajaknya institusi-institusi hukum untuk kepentingan politik sempit, atau karena aparat yang kurang kompeten.
Hubungan kemitraan di Indonesia belum dianggap sebagai isu serius oleh pemerintah. Terlihat dari masih kosongnya pengakuan hukum terhadap mitra dalam gig economy.
