Disebut “Mitra” Tapi Tak Ada Payung Hukumnya: Pekerja ‘Gig Economy’ Tidak Terproteksi
Hubungan kemitraan di Indonesia belum dianggap sebagai isu serius oleh pemerintah. Terlihat dari masih kosongnya pengakuan hukum terhadap mitra dalam gig economy.
Hubungan kemitraan di Indonesia belum dianggap sebagai isu serius oleh pemerintah. Terlihat dari masih kosongnya pengakuan hukum terhadap mitra dalam gig economy.
Berbagai studi menjelaskan musababnya ada pada lemahnya desain kelembagaan, atau dibajaknya institusi-institusi hukum untuk kepentingan politik sempit, atau karena aparat yang kurang kompeten.
Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan hal tersebut. Misalnya, tidak diberikannya pengertian yang komprehensif mengenai arbitrase di bangku kuliah, arbitrase tidak diberikan tempat yang penting dalam kurikulum, dan/atau para calon sarjana hukum belum memiliki minat terhadap arbitrase.
Politisi berusia muda sering didengungkan sebagai keunggulan dalam politik elektoral. Saat berkuasa, betulkah politisi muda unggul dan bebas dari korupsi?
Transisi energi dari energi yang bersumber dari fosil ke energi baru dan terbarukan punya sejumlah tantangan. Bagaimana menyikapinya?
Mempersiapkan rencana liburan bukan hanya perkara membuat daftar destinasi yang akan dikunjungi atau memasukkan perlengkapan ke dalama koper, melainkan juga membuat pilihan politik.
Daftar yang saya buat bersifat subjektif dan strukturnya disusun berdasarkan tema dan kecenderungan tertentu.
Dalam banyak hal, “Ikam hanyarkah di Samarinda” digunakan untuk menormalisasi hal-hal tak beres yang seharusnya tidak terjadi.
Pegiat film maupun pelaksana festival di Indonesia bisa menggunakan festival film sebagai medium inspirasi dan refleksi. Terutama dengan melihat antusiasme penonton dan keberhasilan film Indonesia di festival-festival internasional.
Anak buah kapal atau ABK asal Indonesia di Taiwan memperjuangkan hak atas Wi-Fi. Mereka menulis poster “NO WIFI, NO WIFE”.
